Wednesday, 23 January 2013

Menentang RUU Kamnas, Komnas HAM Tidak Independen

Pernyataan Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah yang menentang RUU Kamnas, menunjukkan sikap yang tidak independen. Pernyataannya itu menunjukkan Otto sudah terkooptasi dengan kepentingan gabungan LSM yang selama ini gencar menyuarakan penentangan terhadap RUU Kamnas.

Beberapa waktu lalu, tepatnya Senin (14/1/2013), Otto mengeluarkan pernyataan di hadapan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, bahwa RUU Kamnas membahayakan kepentingan sipil. Pernyataan Otto ini terkooptasi dengan kepentingan LSM. Bahkan, Direktur Program Imparsial Al Araf, menyebutkan Komnas HAM wajib menolak RUU Kamnas.

Pernyataan Al A’raf kemudian diaminkan begitu saja oleh Otto Nur Abdullah, yang notabene juga dulunya adalah pegiat HAM di Imparsial. Otto pun kehilangan pijakan bahwa dirinya seharusnya berada di tengah, antara kepentingan nasional dan kepentingan teman-temannya sesama aktivis LSM.

Pada awal pendiriannya, Komnas HAM merupakan sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Namun, dengan kuatnya kooptasi LSM bersponsor dana asing ke Komnas HAM, menunjukkan lembaga ini tidak lagi mandiri. Komnas HAM kini tidak ubahnya menjadi kepanjangan tangan LSM, dan memenuhi keinginan para aktivis-aktivis LSM yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan nasional.

Sumber : Kompasiana

No comments:

Post a Comment