Tuesday, 7 July 2015

Demi Persenjataan, TNI Hentikan Perekrutan Personel

Pemerintah dan DPR kini sedang merumuskan nilai alokasi anggaran pertahanan secara proporsional. 

Alokasi tersebut difokuskan untuk kebutuhan pengadaan alat utama sistem persenjataan baru. Walau dananya terbatas, pemerintah tidak berniat lagi membeli persenjataan bekas. 

Dari rapat kerja Komisi I DPR dengan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7), dilaporkan, Kementerian Pertahanan berencana mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 9 triliun dalam Rancangan APBN 2016. 

Permintaan itu didasarkan pada kebutuhan menambah alokasi untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista TNI. "Ada usulan penambahan anggaran dalam RAPBN 2016, naik sekitar Rp 9 triliun (dari tahun sebelumnya). 

Berarti, kalau sebelumnya anggaran TNI Rp 102 triliun, untuk RAPBN 2016 akan bertambah menjadi Rp 111 triliun sampai Rp 112 triliun," kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Hanafi Rais. 

Permintaan kenaikan tersebut disepakati Komisi I DPR. Penambahan anggaran itu akan dibagi ke beberapa pos perbelanjaan, seperti belanja rutin, modal, dan barang. "Namun, fokus dan semangatnya tetap menambah anggaran untuk membeli alutsista baru dan pemeliharaan alutsista," kata Hanafi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, kebutuhan mendesak alokasi anggaran pertahanan itu terutama untuk pertahanan udara. "Kami masih mengkaji terus, kita harus tahu cara tepat bagaimana menjaga negara," katanya seusai menghadiri rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Prioritas alokasi anggaran pertahanan itu, menurut Ryamizard, untuk mengganti alutsista berusia pakai 30 tahun ke atas. Sementara ini, kata Ryamizard, Kementerian Pertahanan akan mengalokasikan anggaran Rp 120 triliun untuk semua matra di TNI dalam Rancangan APBN 2016. Nilai yang diungkap Ryamizard sedikit berbeda dengan besarnya anggaran yang disebut Hanafi. 

Alokasi dana itu direncanakan hampir separuhnya untuk biaya operasional pegawai, di luar untuk perawatan dan pengadaan alutsista baru. Ryamizard tidak menepis asumsi, alokasi itu kurang ideal. 

"Dana yang sudah dialokasikan untuk pemeliharaan tetap dipakai. Namun, ke depan kita tidak membeli lagi yang bekas. Kita prioritaskan yang baru walau sedikit," katanya.

Menyusul instruksi Presiden Joko Widodo soal modernisasi persenjataan, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda M Syaugi mengatakan, TNI akan menghentikan penambahan personel. Penambahan personel hanya untuk mengganti pensiunan.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat ditanya soal perawatan alutsista dan perawatan pesawat militer mengatakan, kini sedang disusun rencana strategis perawatan dan perbaikan alutsista. 

"Termasuk pembangunan perumahan. Untuk TNI AD ada anggaran Rp 93 triliun, TNI AL Rp 17,4 triliun, dan TNI AU Rp 93,9 triliun. Jangan ada lagi kanibalisasi suku cadang. Ini keharusan," ujarnya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menambahkan, Polri berkomitmen memenuhi kebutuhan alat material khusus melalui industri dalam negeri. Namun, Polri dinilai perlu mengawasi pengadaan sejumlah kebutuhan itu untuk memastikan peralatan yang digunakan aman bagi personel dan masyarakat. 

Sumber : Kompas
Read More..

Indonesia tetap membeli Pesawat Hercules dari Amerika.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia belum mampu memproduksi pesawat berjenis Hercules. Menurutnya, itu sangat mustahil dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Belum lah teknologi kita belum sampai kesitu. Itu butuh investasi yang sangat besar. Mungkin belum tercapai 10 tahun lagi," ungkap Luhut kepada VIVA.co.id di Auditorium Gedung Teknologi 2, Puspiptek, Serpong, Tangerang, Senin malam, 6 Juli 2015.

Terlebih lagi, lanjut Luhut, untuk memproduksi pesawat angkut militer itu di Tanah Air terhadang oleh Amerika Serikat selaku produsen pesawat Hercules‎, yang pelit untuk berbagi 'ilmu' kepada negara lainnya, terutama Indonesia.

"Karena (Amerika) tidak mau ngasih. Mereka mau monopoli barang sendiri. Mereka tahu itu barang bagus," jelas Luhut.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia, tambah dia, akan tetap memesan pesawat tersebut dalam waktu dekat. Namun, disayangkan rencana tersebut belum diketahui kapan dan berapa unit yang akan dipesan.

"Hercules, mungkin kita akan beli lagi karena kita masih kurang," ungkap Luhut.
 
Sumbwe : Viva
Read More..

Empat Radar Segera Dibeli Kemenhan

Kementerian Pertahanan(Kemhan) menyatakan tengah menyiapkan anggaran untuk pengadaan empat unit radar di sejumlah wilayah di Indonesia. 

Rencananya, jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut akan mulai didatangkan pada jangka waktu 2016 hingga 2019 mendatang.

M Syaugi, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan mengatakan, total kebutuhan radar untuk seluruh wilayah Indonesia mencapai 32 unit.

"Sekarang, Indonesia baru ada 22 unit, makanya negara kita masih banyak yang bolong-bolong," kata dia usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (6/7/2015).

Pekan lalu, Kemhan telah menerima kehadiran Thales Group. Kehadiran perusahaan asal Prancis tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama pengadaan radar untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Syaugi bilang, pengadaan radar tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kekuatan pokok minimum alias minimum essential force (MEF) yang ditargetkan bisa selesai pada 2024 mendatang. Dengan begitu, alutsista nasional sudah bisa memadai untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam dua titik sekaligus.

Namun, Syaugi belum mau membeberkan alokasi anggaran yang akan dipersiapkan untuk pengadaan radar tersebut. Menurut dia, pada tahun anggaran 2016 mendatang pihaknya berencana meningkatkan anggaran belanja alutsista.

"Tahun 2015 ini kan anggaran Kemhan mencapai Rp 106 triliun, 30% untuk alutsista dan 39% untuk belanja pegawai. Kebijakan kami sekarang agar anggaran alutisista bisa tumbuh," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga tengah jenis memprioritaskan alutsista yang menjadi kebutuhan tentara saat ini. Syaugi bilang, hal tersebut sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mendahulukan jenis alutsista yang diminta tentara.

Tujuannya, pengadaan tersebut memenuhi prioritas yang diajukan oleh Mabes TNI angkatan laut (AL), angkatan darat (AD), dan TNI angkatan udara (AU).

"Sehingga, alutsista yang diminta masing-masing user tadi bisa memenuhi kebutuhan," kata dia.
Sumber : Wartatribun
Read More..

Pasukan Garuda Evakuasi 6 Ton Bahan Peledak Aktif di Afrika

Ancaman bahan peledak aktif sebagai dampak pertikaian bersenjata yang berkepanjangan di CAR seperti sisa-sisa bahan peledak dan munisi berbagai kaliber yang memiliki daya ledak tinggi merupakan persoalan baru bagi usaha untuk menciptakan kemajuan perdamaian di Central African Republic (CAR).
 
Untuk itu, dalam rangka menghadapi rencana Pemilu yang akan dilaksanakan pada Desember 2015 nanti, pemerintah beserta misi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di CAR, MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic) melakukan operasi pelucutan senjata atau DDR (Disarmament Demobilization Reintegration) untuk memastikan Pemilu dapat berjalan damai nantinya.

Saat ini masih banyak senjata serta munisi dan bahan peledak yang masih dipegang oleh milisi maupun masyarakat sipil yang menjadi perhatian khusus PBB, sehingga dilakukan proses DDR dan akan ditindaklanjuti dengan proses Disposal (pemusnahan) dengan melibatkan pasukan Zeni yang memiliki kemampuan pendeteksian bahan peledak termasuk pasukan perdamaian Indonesia.

Kegiatan tersebut, dipimpin oleh Perwira Seksi Operasi Lettu Czi M. Iqbal bersama beberapa personel UNMAS (United Nation Mine Action Service) yaitu salah satu badan PBB yang mengurusi persoalan bahan peledak, dan ranjau di negara-negara konflik dengan perkuatan pengamanan dari peleton pengamanan Satgas dengan 2 unit Ranpur Anoa V2 serta pengamanan ring luar oleh Infanteri dari Congo Battalion dan Gabon Battalion yang memberi perlindungan di lokasi kegiatan.

Kondisi lokasi yang masih rawan akan kontak tembak serta masih belum diketahui jumlah dan sebesar apa kekuatan bahan peledak itu memiliki tingkat bahaya saat pasukan tiba, menjadi kesulitan tersendiri bagi Tim Jihandak Konga XXXVII-A/Minusca saat tiba di lokasi yang berupa gudang tua milik angkatan bersenjata CAR, FACA (Forced Armees Centraficaine) yang saat ini masih dibekukan oleh pemerintah akibat keterlibatan mereka saat terjadi konflik tahun 2013 lalu.

Setelah dilakukan proses deteksi dan identifikasi selama satu jam terhadap tumpukan bahan peledak yang terdapat dilokasi berupa ranjau anti-tank, granat tangan, roket, penggalak roket, TNT blok, munisi Mortir 60 serta munisi kaliber 7,62 dengan berat seluruhnya sekitar 

6 Ton dan lokasi dinyatakan aman, proses selanjutnya adalah melakukan evakuasi terhadap semua bahan berbahaya tersebut ketempat yang aman untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu Diposal (pemusnahan). 

Proses pemusnahan direncanakan akan dilakukan menunggu hasil proses DDR di daerah-daerah lain selesai. Untuk saat ini, seluruh bahan peledak tersebut dikumpulkan oleh UNMAS ditempat yang aman hingga saat proses pemusnahan dilaksanakan.

Perwira Penerangan Konga XXXVII-A/Minusca
Mayor Kav Eddy Wijaya, S.Sos.


Sumber : Poskota.
Read More..

Tergiur Gaji Besar, Mantan Kombatan GAM Siap Gabung ISIS

Wakil Panglima Sago Awe Duek Binje sekaligus mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Din Minimi atau Fakruddin alias Din Robot, mendeklarasikan pengabungan kelompoknya dengan tentara Islamic State Of Iran And Syria (ISIS).

Deklarasi itu dilakukan Din Minimi, Senin, 6 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat yang dirahasiakan. Din dan kelompoknya memutuskan bergabung dengan ISIS, karena tergiur besarnya gaji yang ditawarkan oleh petinggi ISIS kepada para mantan anggota GAM.

Sedikitnya 90 pasukan mantan anggota GAM yang dibawa bergabung dengan ISIS di bawah pimpinan Wakil Panglima Sago Duk Awe Binje Din Robot.

"Daripada tidak punya penghasilan di sini dan kami yang punya keahlian dalam memegang senjata, dengan alasan menghidupkan keluarga kami dan membuat onar di sini, maka kami dari sebagian mantan kombatan GAM, siap bergabung dengan tentara ISIS di Suriah," kata Din kepada wartawan.

Din mengatakan, di samping itu, Din juga meminta kepada ketua tim pengacara muslim (TPM) untuk mengurus semua administrasi dan persiapan lainnya, agar mereka segera bisa bergabung dengan kelompok ISIS.

"Saya selaku Wakil Panglima Sagoe Dikawe Duek Binje, meminta kepada ketua TPM agar bisa segera mengurus langsung segala sesuatu yang dibutuhkan agar kami bisa segera bergabung dengan kelompok tersebut," kata Din.

Syafaruddin selaku, Ketua TPM, akan segera membantu segala sesuatu yang dibutuhkan kelompok yang hendak bergabung dengan ISIS itu.

"Saya selaku ketua pengacara  muslim akan membantu segala  sesuatu yang dibutuhkan oleh klien saya," kata Syafaruddin menegaskan.


Sumber : Viva
Read More..

Gatot: Adopsi Teknologi untuk Majukan Industri Alutsista

Panglima TNI Terpilih Jenderal Gatot Nurmantyo berharap adanya adopsi teknologi pada industri pertahanan lokal agar keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan industri perakit alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri terwujud.

Gatot menilai industri pertahanan lokal harus dibesarkan, sehingga kelak TNI tidak seperti saat ini, membeli alat baru dari luar negeri maupun menerima hibah alutsista bekas dari negara lain.

"Kalau beli alat baru dengan transfer of technology. Jadi teknologi yang ada pelan-pelan diadopsi," ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat lalu.


Gatot mengaku telah mendengar sendiri instruksi Presiden Jokowi pada saat menghadiri Peringatan Ulang Tahun ke-69 Polri di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, Jawa Barat. "Modernisasi alutsista, bahwa pesawat harus baru semuanya. Maksudnya bukan yang terbang harus baru semuanya, tetapi pengadaan harus baru semua," kata dia.

Sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, Gatot menegaskan, Indonesia tidak akan lagi menerima hibah alutsista bekas dari negara lain. "Harus baru," ujarnya.

Gatot juga menyatakan, evaluasi pada pesawat Angkatan Udara juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa pesawat layak terbang. "Tapi kalau lihat kemarin, kenapa bisa jatuh, apa masalahnya, nah ini kan harus kami evaluasi. Saya tidak bisa mengambil keputusan begitu saja," kata dia.

Ia menjelaskan, masing-masing pesawat memiliki batas usia yang berbeda, namun pesawat yang sudah siap terbang berarti sudah dilihat dan dicek suku cadangnya. "Seperti Hercules, setiap 50 jam terbang harus opname, dicek lagi. Setiap tiga tahun opname besar, enam tahun keseluruhan," ujar Gatot.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan sejumlah instruksi untuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyusul jatuhnya pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara. Pesawat itu menimpa bangunan, mengakibatkan 100 orang lebih tewas.

Pertama, Jokowi memerintahkan investigasi mendalam soal kecelakaan tersebut. Kedua, Menhan dan Panglima TNI diperintahkan melakukan perombakan mendasar tentang manajemen alat utama sistem senjata.

“Sistem pengadaan alutsista juga diubah. Kita tidak hanya membeli senjata, tapi juga merancang bangun, memproduksi, melakukan operasionalisasi, sehingga memudahkan penggantian alutsista yang sudah tua,” kata Jokowi, Rabu (1/7).

Pengadaan alutsista mesti diarahkan menuju modernisasi persenjataan TNI. “Saya ingin TNI memperkuat sistem zero accident atau kecelakaan nihil untuk penggunaan alutsista,” ujar Jokowi.

“Pesawat tempur, pesawat angkut, kapal perang, kapal selam, hingga helikopter serta perwira dan prajurit TNI yang mengawakinya harus berada dalam kesiapan operasional tinggi,” kata Presiden.  


Sumber : CNN
Read More..