Friday, 24 October 2014

Doni Monardo Resmi Jadi Danjen Kopassus

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD dari Mayjen TNI Agus Sutomo kepada Mayjen TNI Doni Monardo.

Upacara serah terima jabatan Danjen Kopassus itu dilakukan di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (24/10/2014).

Mayjen TNI Agus Sutomo, akan menjabat sebagai Pangdam Jaya/Jayakarta.

Gatot mengatakan, pergantian Danjen Kopassus dilakukan seiring dengan kebutuhan dan dinamika organisasi. Pergantian jajaran juga dilakukan demi kepentingan peningkatan kemampuan personil di berbagai tingkat jabatan.

"Sertijab dilakukan dalam rangka regenerasi angkatan sehingga semakin membuka wawasan maupun managerial. Kopassus yang baru agar terus lanjutkan upaya produktif dengan memelihara dan mantapkan terus profesionalisme prajurit," ucap Gatot.




Mayjen Doni Monardo sebelumnya pernah menjabat Komandan Grup A Paspamres pada 2008, Danrem 061/Surya Kencana pada 2010 dan Wadanjen Kopassus pada 2011.

Mayjen Doni merupakan lulusan Akmil 1985 dan dikenal akan pengalamannya dalam bidang infanteri. Penempatan pertama langsung pada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus tahun 1986 sampai dengan 1998. Selama di Kopassus dia pernah ditugaskan ke Timor Timur, Aceh dan daerah lainnya. 

Pada tahun 1999 hingga 2001 ditugaskan pada Batalyon Raider di Bali. Kemudian ditarik kembali di Paspampres hingga tahun 2004, lalu mengikuti pelatihan counter terrorism yang dilaksanakan di Korea Selatan.

Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 Doni ditugaskan di Aceh. Kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

Setelah di Makassar, Doni di promosikan menjadi Dan Grup A Paspampres hingga 2010. Selama bertugas mengawal orang nomor satu di Republik Indonesia ia sudah mengikuti kunjungan Presiden Indonesia ke 27 negara di dunia. Mayjen Doni juga diberi kepercayaan menjadi Wadanjen Kopassus. Salah satu tugas yang melambungkan namanya adalah ketika ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, Mayjen Doni menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia. Atas keberhasilan itu pangkat Doni dinaikkan setingkat menjadi Brigadir Jenderal.

Sumber : Okezone
Read More..

Rusia Siap Pasok Kapal Selam Project 636 ke Indonesia


Indonesia dan Rusia sepakat untuk memperluas hubungan kerjasama dalam sejumlah sektor, termasuk militer dan energi.

Menteri Industri dan Perdagangan Rusia Denis Manturov menyebut, dalam bidang militer, Rusia siap memasok sejumlah peralatan militer ke Indonesia, termasuk kapal selam. Hal itu disebutkannya usai menggelar pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Negara (Selasa, 21/10).

"Indonesia telah memiliki pengalaman dalam membeli peralatan kami seperti helikopter, pesawat, kendaraan lapis baja dan barang-barang lainnya," ujarnya dikutip kantor berita Rusia Itar-tass.

"Kami sedang mempertimbangkan kemungkinan memasok kapal selam (tipe) Project 636 diesel-listrik (ke Indonesia)," sambung Manturov.

Dalam pertemuannya dengan Jokowi itu, kata Manturov, kedua negara sama-sama berharap dapat meningkatkan perdagangan antar-negara dari semula 3 miliar dolar AS menjadi 5 miliar dolar AS dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

Ia menjelaskan, ada rencana untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang energi dan pembangunan kilang minyak Rusia di Indonesia.

"Rekan kami Indonesia telah mengangkat isu ini untuk pertama kalinya," kata Manturov.

"Kami siap untuk membahas dan mengembangkan hal ini," tandasnya.


Sumber : RMOL
Read More..

Paskhas TNI AU Miliki Rudal Antipesawat

Upaya mendekatkan diri kepada masyarakat selalu digalakkan oleh Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud) 474 Paskhas. Berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Paskhas ke 67 yang jatuh pada tanggal 17 Oktober lalu digelar dan melibatkan masyarakat sekitar Berbah, Sleman.
 
Komandan Denhanud 474 Paskhas TNI AU, Letkol Komang Doni, memaparkan bahwa TNI bisa kuat dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah karena bantuan dari masyarakat.

"TNI berasal dari rakyat dan bersama rakyat TNI bisa menjadi kuat," tegas Letkol Komang.
Pernyataan tersebut dia lontarkan karena menurutnya kekuatan untuk mempertahankan keamanan suatu daerah semuanya tergantung dari kesiapan pasukan dibantu dengan campur tangan masyarakat. 

Hal itu juga terkait bahwa seluruh alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki TNI, khususnya di Denhanud 474 Paskhas, dibeli dengan uang rakyat.

Salah satu alutsista yang dimiliki Paskhas adalah senjata pelontar rudal QW-3. Senjata ini adalah rudal antipesawat portable generasi terbaru. Rudal yang memiliki bobot sekitar 16 kg, panjang 1,5 meter dan berdiameter 71 milimeter tersebut dapat menembak sasaran dengan jarak maksimal 15 km.

Letkol Komang dalam kesempatan tersebut tidak segan-segan untuk menjelaskan persenjataan yang dipunya Paskhas. 

Menurutnya dengan informasi yang dia berikan, masyarakat dapat tahu dan memahami perkembangan kemampuan tempur dari TNI saat ini.
"Rudal ini cukup tangguh. 

Bisa mengincar panas dari pesawat dan tidak terpengaruh dari flare yang dikeluarkan oleh pesawat sasaran," jelasnya.

Sumber : Tribun
Read More..

Pangkalan TNI AU diusulkan di luar Medan

Pemko Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, menggelar seminar publik pembangunan yang mengusung tema Prosepek High Rise Building Pasca relokasi Bandara Polonia Ke Kuala Namu di Balai Raya Convention Hall Hotel Tiara Medan, hari ini.

Seminar ini digelar untuk menyikapi munculnya Perpres No.62 Tahun 2011 yang mengatur struktur dan pola ruang  Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo). 


Dimana dalam Perpres ini eks Bandara Polonia masih ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional penerbangan. Kondisi ini menyebabkan sulit untuk mendirikan bangunan pencakar langit di Kota Medan akibat terganjal  dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan  (KKOP)

Dengan penduduk hampir 3 juta jiwa, Medan sebagai kota metropolitan saat ini tertinggal jauh dibandingkan dengan kota-kota metropolitan lain dalam soal  high rise building (bangunan tinggi). 


Sebagai contoh negara tetangga Malaysia, mereka memiliki  Petronas Tower setinggi 452 meter di Kuala Lumpur dan Komtar Building di Penang setinggi 250 meter.  Sedangkan Kota Medan hanya memiliki bangunan tertinggi JW Marriot dengan ketinggian  hanya 108 meter.

Untuk menyikapi itulah sejumlah narasumber diundang yakni Pembantu Deputi Rencana Kontijensi Setjen Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Marsekal Pertama TNI Deri Pemba Syafar, Dr Yayat Supriyana MSP selaku pengamat perkotaan nasional/dosen Trisakti Jakarta, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan  Ir  M. Pramintohadi Sukarno MSc dan Dr Ir Budi D. Sinulingga selaku Dewan Kota Medan.

Dalam seminar yang dibuka langsung Wali Kota Medan HT. Dzulmi Eldin S MSi ini dan dipandu Kepala Bappeda Kota Medan Zuljkarnain MSi sebagai moderator, para nara sumber diharapkan memberikan masukan dan solusi menyikapi masalah tersebut.  Selanjutnya, hasil seminar akan disampaikan kepada pemerintah pusat  dengan harapan agar eks Bandara Polonia tidak lagi dijadikan sebagai kawasan strategis nasional penerbangan.

Kepala Kantor Otoritas Bandara W Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan  Ir  M. Pramintohadi Sukarno MSc  dalam seminar,  mendukung eks Bandara Polonia tidak lagi dijadikan sebagai kawasan strategis nasional penerbangan. Jika itu masih diberlakukan sangat mengganggu perkembangan Kota Medan, khususnya dalam pengembangan kota secara vertikal.

Selain itu kata Pramintohadi, keberadaan Lanud Soewondo juga harus dipindahkan dengan mencari lokasi baru sebagai pangkalan udara militer. Dia menilai jika keberadaan Lanud Soewondo  tetap di lokasi sekarang, tentunya sulit high rise building dikembangkan di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini.

“Kita mendukung penuh rencana pembangunan Kota Medan sampai maksimal. Saat ini pengembangan kota terkendala dengan keberadaan Lanud Soewondo. Untuk itu solusinya harus dilakukan relokasi  atau membuat kebijakan satu sisi penerbangan seperti yang diterapkan di Bandara Halim Perdana Kusuma,” kata Pramitohadi.

 Selanjutnya DR Ir Budi D. Sinulingga mengungkapkan, Kota Medan tidak masuk dalam high rise building  kota dunia (world rise) akibat terhambat KKOP. Kondisi itu menyebabkan Wikepedia menyusun daftar global city sebagai simpul penting dalam sistem ekonomi global. Padahal salah satu cirri kota dunia adalah dengan banyaknya high rise building. Artinya, high rise building merupakan sarana yang sangat penting  guna menumbuhkan daya saing kota, terlebih jika ingin dijadikan kota dunia.

“Berhubung Perpres No.62 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Mebidangro, menetapkan kawasan eks Bandara Polonia sebagai bandara pengumpul dan pangkalan TNI AU sehingga tetap menghambat pembangunan high rise building, karena tetap berlaku KKOP seperti sebelumnya. Oleh sebab itu Kota Medan tidak akan berkembang menjadi kota dunia. Padahal RTRW Kota Medan telah menetapkan  eks bandara Polonia sebagai kawasan CBD baru dalam rangka mengantisipasi perkembangan jadi kota dunia,” ungkap Budi.

Sebagai solusinya Budi mengusulkan agar Pangkalan TNI AU Soewondo keluar dari Kota Medan. Sebab, keberdaannya dekat dengan pusat kota dan arah landasan pacu kea rah pusat kota sehingga lokasi high rise building akan terkena ketentuan KKOP. Di samping itu  biaya yang akan dikeluarkan tidak terlalu mahal karena landasan pacu untuk pangkalan TNI AU lebih pendek dengan bangunan terminal yang cukup sederhana.

Kemudian Dr Yayat Supriyana MSP selaku pengamat perkotaan nasional dan juga dosen Trisakti Jakarta memberikan solusi, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap kedudukan wilayah pertahanan di dalam RTRW Kota Medan, RDTR dan peraturan Zonasi.  Lalu,  melakukan harmonisasi dalam penyusunan Rencana Wilayah Perkotaan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Perkotaan (RRWP) yg disesuaikan dengan dinamika pembangunan kota.

“Di samping itu perlu disusun Perda yang mengatur tata bangunan yang disesuaikan dengan KKOP. Serta dibentuknya Tim Teknis Penyusun Peraturan Zonasi antara pihak pemko Medan dan TNI AU,” ungkap Yayat.

Sedangkan Pembantu Deputi Rencana Kontijensi Setjen Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Marsekal Pertama TNI Deri Pemba Syafar mengusulkan dibentuknya  tim kecil yang melibatkan pihak Lanud Soewondo dan Pangkosekhanudnas III Medan, guna membicarakan relokasi Pangkalan TNI AU Lanud Soewondo.  “Hasilnya  disampaikan kepada Kasau di Jakarta,” jelas Deri.

”Jika direlokasi, saya berharap agar Pangkalan TNI AU dibangun bersanding dengan Bandara Kuala Namu sehingga TNI AU dengan cepat dalam melakukan pengamanan menyangkut masalah penerbangan.  Kemudian diikuti dengan pembangunan 3 runway di Bandara Kuala Namu, 2 runway untuk penerbangan komersil dan satu runway lagi untuk milter,”  kata Deri.

Selain itu Deri  yang juga sebagai penerbang itu memberikan saran kepada Pemko Medan, terkait penataan kawasan dan tata ruang, perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan izin pembangunan tower maupunbangunan bertingkat yang berada dalam batasan KKOP, agar diberikan lampu atau warna menyolok seperti merah dan orange pada dua bagian atau bangunan paling atas agar menghindari terjadinya kecelakaan penerbangan.

Sementara itu Wali Kota Medan, HT Dzulmi Eldin S MSi berharap, seminar ini akan menghasilkan keputusan untuk kebutuhan kota seperti kebutuhan kota-kota lainnya di dunia.  Dari hasil seminar nantinya akan dapat gambaran untuk selanjutnya  bagaimana membangun Kota Medan selanjutnya.

Mantan Sekda kota Medan ini mengakui, sudah lama lama ingin membangun high rise building di Kota Medan. 


Apalagi tidak sedikit investor yang telah menyatakan kesiapan untuk membangun gedung-gedung tinggi di Kota Medan. Namun hal itu urung dilakukan karena pihak investor masih menunggu kepastian hukum terkait masalh ketinggian bangunan sesuai dengan KKOP.

“Sudah banyak investor yang ingin membangun gedung tinggi dan mereka telah memiliki tanahnya. Namun mereka belum membangunnya karena masih terhalang dengan kepastian hukum tersebut,” jelas Eldin.

Jika sudah ada kepastian hukum  soal high rise building, Eldin akan menawarkan kawasan Medan bagian Utara untuk dikembangkan menjadi kawasan high rise building. Apalagi kawasan itu jauh dari bandara. Setidaknya bangunan yang akan didirikan itu nantinya bisa menyamai ketinggian bangunan yang sudah ada saat ini seperti JW Marriot dan Swiss Bell.

“Kalau saya ingin bangunan tinggi yang akan dibangun nanti bisa mencapai 50 tingkat atau 200 meter. Tentunya ini akan disesuaikan dengan ketentuan apabila diizinkan nantinya dan disesuaikan dengan Tata Ruang Kota Medan. Paling tidak bangunan itu nantinya bisa menyamai ketinggian JW Marriot atau Swiss Bell,” paparnya.


Sumber : Waspada
Read More..

Siap Diberi Nama Jokowi, Ini Penampakan Panser Canon Made in Bandung

PT Pindad (Persero) akan meluncurkan 2 panser Anoa varian terbaru pada awal November 2014 di acara Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Rencananya panser varian terbaru tersebut akan diberi nama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti rencananya yang kasih namanya Pak Jokowi," kata Kepala Humas PT Pindad, Sena Maulana kepada detikFinance Jumat (24/10/2014).

Varian panser generasi terbaru yang diluncurkan adalah tipe canon 90mm dan amphibi. Untuk panser canon memakai persenjataan buatan Belgia sedangkan untuk paser amphibi menggandeng perusahaan asal Italia.

Harga per unit panser tipe canon rencananya dipatok Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar per unit, sedangkan varian amphibi dijual lebih murah.

Dari gambar yang diperoleh detikFinance, panser varian canon yang dirancang dan dibuat oleh Pindad di Bandung Jawa Barat secara desain mirip dengan panser Tarantula buatan Korea Selatan (Korsel).


Sumber : Detik
Read More..