Sunday, 21 December 2014

Siasat Nakhoda Palsu dan Kisah Tegang Penangkapan Kapal Asing Pencuri Ikan

TNI Angkatan Laut berhasil menangkap 8 kapal ikan ilegal di perairan Indonesia. Menurut mereka, proses penangkapan itu tak mudah. Sebab, kapal-kapal itu tergolong besar dan punya kemampuan melawan. Butuh strategi khusus dalam penanganannya.

Delapan kapal asing yang ditangkap di Arafura adalah kapal Century 4, Century 7 asal Thailand berbendera Papua Nugini, kapal asing eks China berbendera Indonesia yakni KM Sino 15, KM Sino 26, KM Sino 36, KM Sino 33 dan KM Sino 27.

"Arafura itu tantangannya besar. Menangkap delapan itu sebuah kebanggaan, padahal tim TNI AL hanya ada dua kapal," kata Danlantamal IX Laksma TNI Arusukmono Indera Cahya saat bertemu dengan Satgas Illegal Fishing di kantornya, Jumat (19/12/2014).

Arusukmono pun bercerita soal proses penangkapan. Menurutnya, saat penangkapan kedelapan kapal itu dibutuhkan strategi penyergapan yang matang. Tidak bisa datang tiba-tiba ke lokasi tanpa didukung kekuatan yang tepat. Bilah salah perhitungan, bisa jadi para pencuri ikan itu melawan dan melukai pihak TNI.

"Mereka juga kecepatannya kencang-kencang, jadi posisinya loncat-loncat," terangnya.

Tim yang mengejar para pencuri ikan itu berasal dari Gugus Keamanan Laut dan Gugus Tempur Laut TNI AL. Kapal TNI AL KRI Abdul Halim Perdanakusuma awalnya mendeteksi sejumlah kapal tengah melakukan pencurian ikan secara illegal di wilayah perairan Arafura saat berpatroli di perairan tersebut dua pekan lalu. Kapal itu kemudian melakukan pengejaran dan menangkap 2 kapal berbendera Papua Nugini pada 7 November dan besoknya kembali menangkap 6 kapal eks China.

KRI Abdul Halim Perdanakusuma sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena kapal-kapal pencuri ikan ini mencoba kabur saat dicegat. "Kami hampir ditabrak juga itu. Sampai penembakan baru mereka berhenti," tutur Arusukmono.



Kadis Hukum Lantamal IX Letkol Laut Imam Subekti menambahkan, usai penangkapan ada peristiwa menarik. Ada upaya untuk mengelabui petugas dengan saling tunjuk nakhoda kapal. Sempat ada WNI yang disebut sebagai nakhoda, padahal dia tak punya kemampuan mengendarai kapal.

"Kita yakin nakhodanya dari Tiongkok. Kalau WNI lulusan SMK Pelayaran di Tuban, nggak qualified jadi nakhoda. Ada juga orang Indonesia yang disebut nakhoda, padahal dia kita tangkap sedang cuci piring. Itu modus aja, untuk melegalkan dia bisa di sini," cerita Imam.

Saat ini kedelapan kapal tersebut berada di dermaga Lantamal IX. Mereka sedang menjalani proses penyidikan, namun dua dari delapan kapal bakal segera ditenggelamkan karena sudah mendapat izin pengadilan.


Sumber : Detik
Read More..

Dari Biawak sampai Beda bak Bumi dan Langit di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Siang itu, Kamis (4/12/2014), keriuhan mendadak terdengar dari belakang Pos Pengamanan Perbatasan (Pospamtas) Indonesia-Malaysia di Desa Betaoh, Kecamatan Kayan Hulu, pedalaman Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Suaranya mirip orang menonton pertandingan bola.

Percakapan kami--reporter Kompas.com, Fabian Januarius Kuwado bersama fototografer Fikria Hidayat dan Kristianto Purnomo--dengan sejumlah prajurit TNI di pos ini pun terhenti. Tak berselang lama, seorang prajurit berlari ke arah kami dan mengatakan, "Si Agus dapat biawak."

Mendengar kabar itu, kami pun bergegas beranjak menuju bagian belakang pos. Kapan lagi melihat biawak ditangkap? Di sana Pratu TNI Agus Yulianto terlihat sedang memegang seekor biawak kecil. "Dia masuk ke pukat yang kami pasang," ujar dia.

"Dimakan enak, ini. Sayang banget masih kecil. Dipelihara saja tunggu sampai gede," timpal prajurit lain yang mengitari Agus. "Paling enak dibakar," timpal yang lain.

Di tengah hiruk pikuk kegembiraan mendapatkan bahan lauk itu, saya tergelitik dengan pukat yang sebelumnya disebut Agus.

Saya pun bertanya kepada prajurit yang berdiri paling dekat, untuk apa mereka memasang pukat itu. "Ya buat tangkap ikan, buat tambahan lauk. Di sini kalau beruntung ikannya dapat gede-gede," jawab dia.

Telur istimewa

Sertu TNI Hardika Sheila ini mengatakan, logistik tak bisa dikirim ke pos ini lewat helikopter, karena lokasinya tidak memungkinkan diterbangi helikopter. Para anggota TNI di pos ini harus mendatangi Pospamtas lain yang terdekat untuk bisa mendapatkan logistik itu.

Namun, perjalanan ke pos terdekat yang bisa mendapat kiriman logistik memakai helikopter tersebut makan waktu satu hari penuh. Karena itu, bukan kejadian jarang, pos ini kehabisan logistik.

Satu-satunya cara untuk tetap bisa makan cukup layak, adalah dengan berkebun, menangkap ikan di sungai, dan berburu binatang liar di hutan. Biawak adalah salah satu yang bisa didapatkan di sini. Untuk membeli makanan di desa, mereka tak punya cukup uang, karena mahalnya harga barang dan kebutuhan.

Tiga jam tak terasa kami sudah bercengkerama dengan para prajurit di Pospamtas Desa Betaoh. Hari sudah melewati rembang petang, ketika sesosok tentara lagi tiba di pos ini. Dia langsung duduk di kursi kayu dan melepas sepatu, lalu dikenalkan kepada kami sebagai Sersan Kepala TNI Hendra, Komandan Pospamtas Desa Betaoh.

Seperti sebelumnya diakui oleh anggota pasukannya, Hendra tak menampik sejak bertugas di sini belum pernah memeriksa kembali patok batas Indonesia-Malaysia. 


Hendra juga tak menyangkal bahwa untuk menyambung hidup di tempat tugas ini, prajuritnya harus berkebun, menangkap ikan, dan berburu. "Ya beginilah, Mas. Kami jalani saja," ujar dia.

Kami hanya bisa terdiam mendengar penuturan langsung para tentara ini. Hendra membuyarkan keheningan beberapa saat itu dengan mengajak kami makan. "Kalau ke sini harus nyobain masakan tentara. Ayo kita makan malam. Seadanya saja," ajak dia.

Rupanya, selagi kami mengobrol, berenang, dan terpesona dengan biawak, sebagian prajurit di pos ini memasak. Menu makan malam kami kali ini adalah nasi dengan sayur nangka, sayur pakis hutan, mi instan, dan telur dadar.


 
 
Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado Inilah ruang tengah dari Pos Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Betaoh, Kecamatan Kayan Hulu, Malinau, Kalimantan Utara. Gambar diambil pada 4 Desember 2014.
 
Belakangan saya baru tahu bahwa telur dadar itu masakan istimewa untuk menghormati kami, tamu bagi pos tersebut. Pada kesempatan lain, telur itu akan disimpan baik-baik, untuk stok makanan istimewa.

Bak bumi dan langit

Sembari makan, perbincangan berlanjut lagi. Kami makan di ruang tengah pos, lesehan. Tak ada meja makan di dalam pos.

Pembicaraan beralih ke soal tentara, membandingkan kualitas hidup anggota TNI di pos ini dengan tentara Diraja Malaysia di seberang mereka. Beberapa prajurit dengan kompak menjawab, "Wah, jauh, Mas, bedanya."

Hendra yang mengaku sudah dua kali bertugas di pos perbatasan, mengaku sering bertandang ke pos negara tetangga. Dia pun menceritakan seperti apa beda kedua pos yang sama-sama ada di perbatasan lintas-negara itu. Seperti bumi dan langit, sebut dia, bukan sekadar beda.

Tentara Malaysia di pos perbatasan, ujar Hendra memulai gambarannya, berganti tugas jaga setiap empat pekan. "Kami, 9 bulan sekali," kata dia, yang itu pun tak terjamin tepat waktu. Dampaknya, ujar dia, pada efektivitas dan efisiensi tugas perbatasan.

Di Pospamtas TNI, lanjut Hendra, hanya ada 14 personel, sementara di sisi Malaysia ada 21 personel. Tak hanya tentara, kata dia, di pos Malaysia juga ada polisi, petugas imigrasi, maupun petugas bea cukai, yang memudahkan mereka berkoordinasi menangani persoalan di perbatasan.

Lalu, logistik di pos Malaysia datang bersamaan pergantian giliran jaga. Kualitas logistik juga sesuai standar pemenuhan gizi tentara, minimal ada daging dan susu di dalamnya. Adapun di Pospamtas TNI, daging hanya bisa disantap bila mereka berburu atau mendapat sisihan hasil buruan masyarakat setempat.

Menurut Hendra, peralatan di pos Malaysia juga laiknya kantor instansi pertahanan di kota besar. Bangunan permanen, bersih, punya akses jalan yang bagus. Hanya kebersihan, yang menjadi hal sebanding di Pospamtas TNI.

"Namun, apapun perbedaan kualitas hidup tentara yang ada sekarang, kami tetap berbeda jauh soal militansi. Kita ini tentara pejuang, Mas. Kita merebut sendiri kemerdekaan kita. Nah, kalau dia kan tentara bayaran. Malaysia kan negara persemakmuran Inggris," ujar Hendra gagah.

Soal militansi dan ketangguhan ini, tegas Hendra, adalah hal yang tetap bisa membuat prajurit TNI berdiri tegap dan mengangkat kepala bila bertemu dengan prajurit Malaysia.

Tak terasa, malam sudah datang. Empat jam sudah kami menjadi "tamu tak diundang" yang mendapatkan sambutan ramah dan hangat di Pospamtas Desa Betaoh. Cerita dan "rasa" yang kami dapat dari sana, semoga bergaung hingga ke seluruh Indonesia, tak terkecuali Ibu Kota....
 


Sumber : Kompas 
Read More..

Saturday, 20 December 2014

Ditelepon Menteri Susi, Jokowi dan Menko Maritim Kejar Kapal Asing Pencuri Ikan

Menteri Indroyono Soesilo mengaku melihat dan menyaksikan kapal asing mencuri ikan di laut Arafura, Maluku. Ia menyaksikan pencurian ikan dari kapal intai TNI AU.

Saat itu, ia terbang bersama Presiden Jokowi serta didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Informasi pencurian ikan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Waktu ditelpon Bu Susi. Dia bilang ada pencurian ikan di Laut Arafura. Saya minta bantuan skuadron intai TNI AU. Kita pakai pesawat Boeing 737 TNI. Dari penelusuran itu, ketemu 22 kapal. Itu kapal ikan Tiongkok bendera Indonesia. Sama beliau (Presiden) dilihat saja," kata Indroyono di Kemenhub, Jakarta, Jumat(19/12/2014).

Saat pengintaian memakai pesawat khusus TNI AU tersebut, ia bersama Jokowi tidak menemukan kapal patroli TNI AL. Padahal di sana banyak berkeliaran kapal pencuri ikan.

Alhasil Jokowi hanya mengabadikan hasil tinjauan tersebut. "Sama beliau dilihat saja dan diambil fotonya. Karena di sana kapal patroli TNI AL nggak ada di situ," jelasnya.

Melihat fenomena tersebut, TNI AU mengusulkan ide untuk memodifikasi pesawat jet agar bisa mendarat dan terbang di laut. Tujuannya adalah agar cepat bisa menindak kapal pencuri ikan.


"Diusulkan kembangkan jet amphibi yang bisa mendarat di air. KSAU usulkan 3 biji. Mereka punya pesawat Boeing yang bisa dimodifikasi," jelasnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi setuju menambah anggaran BBM untuk patroli TNI AL. Namun presiden mengajukan syarat agar tambahan anggaran sejalan dengan tingkat penindakan terhadap kapal asing pencuri hasil laut di perairan Indonesia.

"TNI AL kebutuhan BBMnya Rp 5 triliun. Beliau setuju untuk kasih bahan bakar Rp 5 triliun. Tapi kata beliau, dia ingin lihat ada hasilnya," sebutnya.

Indroyono pada kesempatan tersebut mendorong wadah coast guard atau Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan ini akan didorong sebagai koordinator lembaga keamanan laut yang membawahi Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub, Polisi hingga TNI AL.

Secara teknis sistem radar dan kapal patroli akan dikoordinasikan di bawah payung Bakorkamla.

"Coast guard organisasi Bakorkamla. Itu unsur KPLP, Bea Cukai, polisi, KKP. Kriminal di laut polisi, TNI AL jaga kedaulatan NKRI di laut," ujarnya.


Sumber : Detik
Read More..

Bakamla Dapat Anggaran Bangun 30 Kapal Amankan Maritim Indonesia

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keamanan Laut, Laksdya Maritim, Desi Albert Mamahit, mengaku telah mendapatkan anggaran pemerintah untuk membangun 30 unit kapal.

"Dalam waktu lima tahun ke depan, kami sudah dapat anggaran dari pemerintah membangun 30 kapal," ujar Mamahit usai menghadiri Hari Bela Negara di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).

Menurutnya, pembangunan 30 kapal untuk menjaga keamanan perairan Indonesia berlangsung di dalam negeri. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembuatan kapal sebesar Rp 1 triliun.

"Kapal yang dibangun tipe 48 meter, 80 meter dan 110 meter. Ada juga kapal kecil seperti speedboat. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup untuk kami membangun 30 kapal," imbuhnya.

Untuk memperkuat pengawasan maritim, Bakamla akan mendapat hibah 30 unit kapal dari TNI AL. Kementerian Perhubungan, Polisi Air dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga turut memberi.

"Jumlahnya ya bisa jadi sebanyak 60-an lah. Jadi sudah bagus itu," sambung pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan Indonesia menggantikan Letjen TNI Subekti.

Sumber : Tribun
Read More..

Pos Perbatasan: Bermula dari Jalur Tikus, Sekarang Tak Punya Biaya...

Benar kata Sertu TNI Hardika Sheila. Mandi di Sungai Pengian, sungai yang melintas di depan Pos Pengaman Perbatasan (Pospamtas) Indonesia-Malaysia, Desa Long Betaoh, Kecamatan Kayan Hulu, pedalaman Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sangat menyegarkan.

Cerita pun mengalir lebih lancar setelah kami mandi dan bermain air bersama para tentara dari Pospamtas ini. Kami—reporter Fabian Januarius Kuwado bersama fotografer Fikria Hidayat dan Kristianto Purnomo—berbincang dengan para tentara ini, Kamis (4/12/2014).

Gelas alumunium yang kami tinggal mandi sudah dikerubuti semut di teras tempat kami berbincang sejak siang. Untung teh di dalamnya tinggal sedikit. Hardika menawarkan tambahan teh.

Tawaran Hardika sempat kami tolak, tetapi tak berselang lama seorang tentara lain membawa secerek teh hangat yang tak sanggup kami tolak. "Enaknya ngobrol pakai teh Mas," ujar prajurit tersebut sembari meletakkan cerek di atas meja kayu.

Bermula dari jalur tikus

Hardika menuturkan, Pospamtas Betaoh mulai berdiri pada 2008. Tujuan pendiriannya adalah untuk menjaga patok perbatasan dan menghentikan penyelundupan lintas batas negara. "Karena jalur sungai dan hutan di sini dahulu menjadi jalur tikus penyelundupan barang," ujar Hardika.

Menurut Hardika, dulu barang yang diselundupkan mulai dari bahan bakar minyak sampai batu mulia. "Tapi, itu dulu," kata dia. Seiring pembangunan jalan antardesa dan antarkecamatan, distribusi barang dari wilayah negeri sendiri ke sini sudah lancar. Penyelundupan pun kehilangan pasar, sekalipun harga barang-barang belum ideal.

Kini, tugas pokok fungsi Pospamtas hanya menjaga patok batas negara ditambah fungsi sosialisasi nilai kebangsaan pada masyarakat. Pasukan yang sekarang bertugas di pos ini merupakan kelompok ke-10 yang pernah bertugas di sini. Ada 14 personel TNI dalam pasukan Hardika.

Para prajurit itu adalah Serka TNI Hendra Ismanto, Sertu TNI Hardika Sheila, Serda TNI Susanto, Kopral TNI Tri Kusuma, Kopda TNI Asbar Umasugi, Kopda TNI Eko Sabani, Kopda TNI Kukuh Habibi, Praka TNI Arifin Bungano, Praka TNI Syaiful Lamunte, Praka TNI Andreas Miming, Pratu TNI Dwi Priyana, Pratu TNI Agus Yulianto, Pratu TNI Toni Prasetyo, dan Pratu TNI Adim Priyana.

Tak ada biaya patroli

Hardika melanjutkan, Pospamtas Desa Betaoh bertanggung jawab atas 112 patok batas. Jarak terjauhnya 12 kilometer dari pos jika ditarik garis lurus. Namun, waktu tempuh ke patok bisa mencapai tiga hari dengan melawan arus sungai ke hulu lalu berlanjut dengan menerabas hutan rimba Malinau.

Namun, selama 4 bulan berada di sana, Hardika dan pasukannya belum sekali pun menggelar operasi ke patok perbatasan. "Kami tidak punya biaya, Mas. Sekali patroli itu butuh biaya yang tidak sedikit. Kami dapat uang dari mana?" ujar Hardika.

Hardika mengakui tugasnya di sini terkait dengan kedaulatan negara. Tak pernah ada operasi patok batas tentu saja tak sejalan dengan tugas tersebut. Terlebih lagi, dalam laporan serah terima dengan pasukan Pospamtas sebelumnya, pada 2013 ada satu patok perbatasan Indonesia-Malaysia yang hilang, dilaporkan karena dirusak ekskavator berbendera Malaysia.

"Sejujurnya ya kami gelisah. Tapi, kami harus bagaimana? Situasi kami serba kesulitan," ujar Hardika. Menurut dia, atasannya mengatakan patroli perbatasan akan digelar pada akhir Desember 2014 atau Januari 2015. Namun, Hardika mengatakan sejujurnya dia belum dapat membayangkan dari mana biaya untuk patroli itu.

Indonesia di dadaku, Malaysia di perutku

Dengan kondisi keuangan yang "tiris", Hardika dan pasukannya praktis hanya menjalankan fungsi sosialisasi nilai kebangsaan kepada masyarakat. Di antara prajurit TNI ini ada yang mengajar di sekolah dasar atau pendidikan anak usia dini di Desa Betaoh. Pernah pula pasukan ini menggelar pengobatan massal bagi warga.

"Intinya, kami menjaga nasionalisme warga di sini agar tidak tertarik ke Malaysia," ujar Hardika. Menurut dia, "tetangga" memang tak vulgar menarik masyarakat berpindah. Namun, kemudahan di negeri jiran tersebut membuat sebagian warga tergoda. Pendidikan dijamin, harga barang murah, dan persediaannya lengkap.

"Istilahnya, Indonesia tetap di dadaku, tapi Malaysia di perutku," ujar Hardika. Namun, pada tiga tahun terakhir situasi berubah. Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) ala Bupati Malinau, Yansen Tipa Padan, telah menggelontorkan dana ratusan juta rupiah bagi warga desa untuk membangun infrastruktur.

Pembangunan yang sekarang mulai dinikmati warga desa ini membuat mereka tak lagi terlalu terpukau dengan negara tetangga. Pembukaan infrastruktur desa, lanjut Hardika, malah membuat mereka yang telanjur pindah ke Malaysia menyesal.

Semua cerita soal perbatasan itu, aku Hardika, dia dapatkan dari kisah mulut ke mulut setiap kali bertemu dengan masyarakat Desa Betaoh.

Kisah para penjaga perbatasan ini belum tuntas. Cara-cara mereka bertahan hidup tak selalu bisa ditemukan di tempat lain. Tunggu kisahnya di tulisan berikutnya...


Sumber : Kompas
Read More..